PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI RUMAH SAKIT UMUM „AISYIYAH PADANG

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur,dan merata baik secara materiil maupun spirituil. Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia yang dimaksud di sini adalah tenaga kerja yang tangguh, terampil, dan mempunyai skill. Semua ini dimaksudkan karena tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) disebutkan pengertian tenaga kerja yaitu “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.1 Di dalam pelaksanaan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja yaitu Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : segala warga negara dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya